JAMBI – Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi Abun Yani meminta BUMD segera mempercepat proses penerimaan Partisipasi Interest (PI) 10 persen Migas.
“Pansus I meminta BUMD segera membuka komunikasi untuk melakukan Open Data,” katanya dalam rapat bersama, Tim Percepatan PI 10% Migas, Direktur dan Komisaris PT. JII, Direktur PT Jambi Mahardika Utama, BUMD Tanbbar, BUMD Tanjabtim di Ruang Banggar, Sabtu (23/8/2025).
Dari rapat Pansus I, dengan paparan paparan dari pihak terkait mengenai progres percepatan PI 10 %, akhirnya ada 5 point penting menjadi kesepakatan yang ditandatangi. Pertama, PT JII meyakini keberadaan satu Komisaris tunggal dan Direktur tunggal PT Jambi Indoguna Internasional (JII) untuk membenahi tatakelola organisasi BUMD sebagai lokomotif ekonomi daerah Jambi.
Pansus I mendorong PT JII segera melakukan renegosiasi terhadap kerjasama dengan PT MUJ Energi Indonesia untuk mengkaji tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pendamping atau lembaga independen yang akan menghitung hamparan resorvoir Migas wilayah kerja Jabung,
“Dan apabila PT MUJ Energi Indonesia tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka akan segera dilakukan penunjukan lembaga independen lain,” tegasnya.
Pansus I meminta kepada PT JII segera berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SETDA Provinsi Jambi terkait penyusunan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD. Paling lambat dua minggu terhitung dari tanggal 23 Agustus 2025.
“Pansus I meminta kepada PT JII segera berkoordinasi dengan K3S Petrochina (Blok Jabung) dan PT Jadestone Energy (Blok Lemang) untuk melengkapi dokumen keperluan menuju pelaksanaan open data room,” tegasnya.
Pansus I meminta Gubernur Jambi selaku Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas Energi Terbarukan (ADPMET) untuk meminta kepada Menteri ESDM RI memaksimalkan peran dan fungsi SKK Migas dalam mendorong percepatan realisasi PI 10% Migas bagi daerah penghasil Migas khususnya di Provinsi Jambi.
