JAMBI — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, memberikan apresiasi tinggi atas masuknya alokasi program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah ke sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kehadiran program nasional ini dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan ruang fiskal guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.
Samsul mengungkapkan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, selama ini memiliki keterbatasan yang cukup ketat untuk membiayai seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan yang membentang luas. Oleh karena itu, dukungan anggaran langsung dari pemerintah pusat menjadi pilar penyelamat yang krusial.
“Kondisi ruang fiskal infrastruktur kita, khususnya untuk urusan jalan, tidak memungkinkan untuk dibangun secara penuh hanya dengan mengandalkan APBD murni. Oleh karena itu, perjuangan DPR RI Komisi V [Edi Purwanto] melalui Inpres Jalan Daerah ini merupakan langkah luar biasa,” ujar Samsul saat menanggapi masuknya program Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Rabu.
Ia menekankan bahwa infrastruktur jalan memegang peranan yang sangat strategis sebagai urat nadi mobilitas sosial sekaligus penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya dalam memperlancar jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan rakyat.
Buka Akses Wilayah Terisolasi
Lebih lanjut, Samsul menyebutkan bahwa selain Kabupaten Tanjab Timur, alokasi program Inpres Jalan Daerah tersebut juga menyasar wilayah Kabupaten Sarolangun. Ruas-ruas jalan yang kini tersentuh program ini sebelumnya merupakan titik-titik krusial yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat akibat kondisi rusaknya yang parah, sehingga menghambat arus distribusi barang serta aktivitas harian warga.
“Dulu, dengan ruang APBN yang terbatas untuk ribuan kabupaten/kota, anggaran pusat yang masuk sangat sedikit. Hari ini, berkat dorongan dan komunikasi kuat dari anggota DPR RI Komisi V [Edi Purwanto] bersama para kepala daerah, anggaran pusat tersebut bisa dibawa masuk ke Provinsi Jambi,” paparnya.
Politikus tersebut menegaskan bahwa realisasi pembangunan infrastruktur ini merupakan buah manis dari kolaborasi dan kerja bersama lintas pemerintahan—meliputi pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Jambi, hingga pemerintah kabupaten/kota yang proaktif menyuarakan aspirasi kebutuhan daerahnya.
“Keberhasilan ini tidak bisa dilihat sebagai kerja satu pihak. Ada pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, and pemerintah kabupaten yang bersama-sama memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat,” tegas Samsul.
Di akhir pandangannya, Samsul berharap program Inpres Jalan Daerah dapat terus dilanjutkan secara berkesinambungan oleh pemerintah pusat di tahun-tahun mendatang. Dengan semakin banyaknya ruas jalan yang diperbaiki, pemerataan ekonomi diharapkan dapat berjalan lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Pemerataan infrastruktur diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkasnya. (Adv)
