JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan sikap tegas untuk memberantas aksi geng motor yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, para bupati dan wali kota, unsur TNI, kepala OPD, tokoh agama, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Al Haris menegaskan, aksi geng motor tidak bisa lagi ditoleransi karena sudah menimbulkan keresahan bahkan memakan korban jiwa. Menurutnya, seluruh pelaku akan ditindak tegas, namun bagi yang masih berstatus pelajar akan dibina melalui program Sekolah Rakyat.
“Sebagian besar mereka masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak yang terlibat geng motor. Data itu akan menjadi dasar pembinaan melalui Sekolah Rakyat agar mereka kembali ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” kata Al Haris.
Ia menilai persoalan geng motor tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Pemerintah juga harus menyentuh akar persoalan, termasuk kondisi keluarga para pelaku yang banyak berasal dari lingkungan broken home.
Al Haris mengungkapkan, beberapa anak yang sebelumnya terlibat kenakalan remaja sudah mulai dibina melalui Sekolah Rakyat. Program tersebut diharapkan menjadi solusi agar para remaja mendapat pendidikan, pengawasan, dan kehidupan yang lebih layak.
“Tidak boleh ada lagi geng motor. Mereka merusak masa depan anak-anak kita dan mengancam keselamatan masyarakat. Hari ini kita bukan hanya berkolaborasi, tetapi berorkestrasi bersama untuk menghentikan aksi mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Krisno Halomoan Siregar mengatakan rakor digelar untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi geng motor di Provinsi Jambi.
Menurutnya, langkah yang disiapkan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pembinaan agar energi para remaja dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih positif.
“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum yang memiliki payung hukum yang jelas, sekaligus solusi pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan aksi yang meresahkan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kajati Jambi Sugeng Hariadi menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan geng motor. Ia menilai aksi kelompok tersebut sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.
Menurut Sugeng, ketika kelompok bermotor bergerak membawa senjata tajam, merusak fasilitas umum, hingga menyerang masyarakat yang menyebabkan luka berat bahkan kematian, maka tindakan itu merupakan tindak pidana serius yang harus diproses secara tegas dan berkelanjutan.
“Kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi berkembangnya aksi destruktif yang mengganggu keamanan masyarakat Jambi,” tegasnya.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan Forkopimda berharap aksi geng motor dapat ditekan sehingga masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat beraktivitas di ruang publik.
