Jambi- Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafizh Fattah, menegaskan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi penurunan pendapatan daerah yang mencapai sekitar 2,6 persen. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rangkaian rapat paripurna pembahasan perubahan APBD yang berlangsung hari ini (08/09/2025)
Menurut Hafizh, agenda pembahasan perubahan APBD telah memasuki tahapan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD. Sebelumnya, Gubernur Jambi telah menyampaikan nota pengantar mengenai kondisi fiskal daerah. Hampir seluruh fraksi memberikan catatan penting, khususnya terkait penurunan pendapatan daerah.
“Semua fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah sekitar 2,6 persen. Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus kita sikapi bersama,” ungkap Hafizh.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengatur prioritas anggaran, baik pada perubahan APBD tahun ini maupun penyusunan APBD murni tahun 2026.
“Mayoritas catatan dari fraksi mendorong agar pemerintah lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat. Intinya adalah bagaimana anggaran benar-benar diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujarnya.
Hafizh menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai representasi aspirasi rakyat. Karena itu, DPRD akan mengawal setiap kebijakan agar tidak keluar dari koridor kepentingan masyarakat luas.
Ia menambahkan, meskipun penurunan pendapatan daerah merupakan hal yang negatif, namun situasi ini bisa menjadi momentum positif untuk memperkuat kolaborasi antar-lembaga. Pemerintah daerah dan DPRD harus mampu bersama-sama mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai tantangan ini melemahkan kita. Justru sebaliknya, kita harus memperkuat kerja kolektif agar pembangunan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat tetap mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Hafizh juga menilai, penyesuaian anggaran harus benar-benar menekankan pada prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat harus diutamakan dibandingkan belanja yang kurang produktif.
“Jika ada hal-hal yang bisa dialihkan, maka harus dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Kita terbuka untuk memperbaiki diri bersama-sama,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD Provinsi Jambi mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, untuk tetap optimis menghadapi situasi fiskal ini. “Dengan kebersamaan, saya yakin kita mampu melewati tantangan ini. Tujuan akhirnya tetap satu, yakni kesejahteraan rakyat Jambi,” pungkasnya.(*)
