JAKARTA – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri oleh para Gubernur serta Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. Pertemuan ini menandai tahap awal rangkaian pemeriksaan BPK untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prioritas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK adalah instrumen vital untuk menjamin anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” tegas Al Haris di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prioritas utama Pemerintah Provinsi Jambi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir.
Instruksi Khusus untuk OPD Guna menyukseskan proses audit ini, Al Haris memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi. Ia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan responsif dalam menyediakan data yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Saya meminta seluruh jajaran OPD untuk kooperatif dan responsif. Penting bagi kita untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tambahnya.
Targetkan Opini WTP Melalui proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini, Gubernur berharap Provinsi Jambi dapat kembali meraih opini terbaik (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP). Menurutnya, raihan opini tersebut merupakan indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Keikutsertaan Jambi dalam forum nasional ini mempertegas kesiapan daerah untuk terus berbenah dalam tata kelola keuangan demi mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan entry meeting ini juga menjadi ajang sinergi antar-pimpinan daerah se-Indonesia untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. (Red)
